Potret Pajak Daerah di Indonesia

Potret Pajak Daerah di Indonesia

Tjip Ismail

PAJAK -- PERPAJAKAN
Detil Buku
Edisi Cet.1
Penerbit Jakarta : Prenadamedia Group, 2018
Deskripsi Fisik viii, 312 hlm : ilustrasi ; 23 cm
ISBN 9786024226947
Subjek PAJAK -- PERPAJAKAN
Bahasa -
Call Number KC/336.2 TJI p
Deskripsi
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama.
Pinjam Buku Ini
Buku ini dapat dipinjam/dibaca di:
Koleksi belum dapat dipinjam atau dibaca di tempat