Unduh JAKLITERA Mobile
Potret Pajak Daerah di Indonesia
Tjip Ismail
Tersedia di:
Deskripsi
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama.
Ulasan
Buku Rekomendasi Lainnya
Budi daya pare Rahmat Rukmana
RUKMANA, Rahmat
Hikmat dan hidup sukses : panduan untuk memperoleh manfaat dari kitab amsal
LONGMAN III, Tremper
Merawat gigi bayi : cara menjadi kesehatan gigi dan gusi anak
CHUMBLEY, Jane ; WALTER, Clare ; RUDIJIANTO, Fransiscus ; SETIORINI, Amanda ; VINI, Theresia
Nikah kenapa mesti ditunda?
ASH- SHABUNI, Muhammad
Touch of A Rogue
Marlowe, Mia ; Alih Bahasa : Ine Milasari Hidajat
Sabar Dan Bahagia
Amru Muhammad Khalid (Pengarang)
Penjadwalan Baja Slab
-
Manajemen pembiayaan pendidikan
; Dedy Achmad Kurniady ; Deni Darmawan ; Pipih Latifah
100 Resep Oseng-Oseng dan Tumis
; Intarina Hardiman
Alazhi, Perawan Xinjiang : Perjalanan Cinta Gadis Muslim Uyghur
; Ary Nilandari
Belajar Abjad Lewat Cerita
-
Membelah Lautan Jilbab
Muhyidin, Muhammad
Dictionary of the theories
Jennifer bothamley (Pengarang)
Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tim Aksara Iustitia (Pengarang)
