Unduh JAKLITERA Mobile
Potret Pajak Daerah di Indonesia
Tjip Ismail
Tersedia di:
Deskripsi
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama.
Ulasan
Buku Rekomendasi Lainnya
Hukum Islam di Indonesia
RAFIQ, Ahmad
The Traveller Notes : BALI, The Island of Beauty
MOHAMADI, Rijal Fahmi
Prostitution in Indonesia : Its History and Evulotion
HULL, Terenco H ; Endang Sulistyaningsih
Buletin statistik bulanan : indikator ekonomi Juli 2002
INDONESIA Badan Pusat Statistik
Alat peraba (sense of touch) : kulit/skin
NELFIA, Hasna ; IRAWAN, Febri ; ILYASAH, Muh ; TISSA A
Musashi
YOSHIKAWA, Eiji
Moga bunda disayang allah
Tere Liye ; Andriyati (penyunting)
Rahasia Sukses : Menembus Dunia Kerja Internasional
-
Hoop
Noniq (Pengarang) ; Cynthia Tedy (Pengarang)
Sahabat Dobi
Erna MS.
Buku Pintar 10 Pemusik Paling Berpengaruh Di Dunia
Syaelendra
Taming the gods : Religion and democracy on three continents
Ian buruma
Timun emas, buto ijo dan kisah kisah lainnya : cerita rakyat nusantara
Gin Subiharso (Pengarang) ; Irwan Kurniawan (Penyunting) ; Sofyan Muttaqin (Ilustrator) ; M. Adhi Lutfi (Ilustrator)
Muaro : antologi puisi
-
