Buku ini mengupas secara mendalam masalah korupsi dalam konteks penerapan Otonomi Daerah di Indonesia. Penulis menggambarkan bagaimana kebijakan Otonomi Daerah, yang semula diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, justru menjadi lahan subur bagi praktik korupsi yang melibatkan segelintir elit daerah. Buku ini menyajikan kumpulan esai-esai yang mengkritik peran lembaga kontrol seperti DPRD yang seharusnya menjadi pengawas, namun justru sering terlibat dalam praktik korupsi. Penulis juga menyoroti bagaimana proses penyusunan anggaran daerah dijadikan alat transaksi politik yang menguntungkan sejumlah kelompok tertentu. Dengan penjelasan yang jelas dan data yang mendukung, buku ini menjadi panduan penting dalam memahami dinamika korupsi dan upaya penegakan hukum yang lemah di tingkat daerah.