Bibliografi: halaman 613-614 ; Peran peradilan dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari kemampuan hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi secara benar dan dapat memberikan kepastian hukum. keadilan dan kemanfaatan, walaupun hal itu sangat sulit untuk dapat dicapai secara bersamaan dalam suatu putusan peradilan. Buku ini memberikan kaidah hukum dalam setiap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi, kaidah hukum ini merupakan sebagian kecil penerapan hukum dalam suatu perkara yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perkara yang sama dikemudian hari. Selain kaidah hukum buku ini juga memberikan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, analisis ini merupakan analisis dari sisi akademis sebagai seorang dosen Tindak Pidana Korupsi tentu buku ini akan membantu penulis dalam mengembangkan materi perkuliahan. Kaidah Hukum dan Analisis Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang Tindak Pidana Korupsi ini akan sangat membantu para Akademisi, Praktisi Hukum, Peminat di bidang Tindak Pidana Korupsi dalam menambah pengetahuan dan sebagai dasar dalam mengembangkan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dan dasar dalam mempertahankan argumentasi hukum didasarkan pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.