Didaulat sebagai tahun politik, memasuki 2014, ingar- bingar politik sudah mulai terasa. Seiring itu pula, KPK ambil bagian dalam menyongsong dan mengawal agenda penting di tahun itu, yaitu pemilihan umum. Sebab, suksesi kepemimpinan nasional menjadi pintu gerbang keberlangsungan pemberantasan korupsi. KPK memandang dengan optimistis bahwa pemimpin yang berintegritas adalah mimpi yang bisa diwujudkan. Program Pemilu Berintegritas 2014, merupakan tonggak untuk mendapatkan pemimpin itu, yang bisa membawa bangsa ini lebih baik dari waktu ke waktu. Salah satu yang KPK lakukan, misalnya, mendorong komitmen kandidat presiden melalui penandatanganan buku putih yang berisikan delapan agenda pemberantasan korupsi yang direkomendasikan KPK. Harapan KPK sama dengan harapan masyarakat bahwa tanda tangan para kandidat di salah satu halaman buku itu, merupakan representasi komitmen antikorupsi yang akan direalisasikan bila terpilih. Di sisi lain, momentum itu juga disaksikan masyarakat yang akan mengawasi kinerja sang pemimpin. Sejumlah langkah strategis lain juga dilakukan KPK dalam mengawal pemilu, di antaranya dengan mengumandangkan tagline "Pilih yang Jujur". Menyebarkan pemahaman betapa pentingnya hanya memilih figur yang diyakini jujur dan bersih untuk menggawangi negeri ini. Melulu demi terciptanya pemerintahan yang tidak hanya pro, juga aktif dan bersungguh-sungguh dalam usaha melawan korupsi. Pemilu dan agenda politik di 2014, tidak lantas membuat KPK hanya fokus ke sana. Serangkaian program dan upaya pemberantasan korupsi lain terus dilakukan. Penyelamatan kekayaan negara, terus digeber. Bangsa kaya-raya ini tak boleh takluk oleh para penggarong, baik yang secara terang-terangan maupun yang secara halus, mencoba memanfaatkan lubang-lubang dalam sistem pengelolaan. Pertambangan mineral dan batu bara, anggaran pendidikan dan kesehatan, serta pemanfaatan laut dan perikanan adalah beberapa yang masuk dalam daftar kajian KPK di tahun 2014 untuk segera mendapatkan perbaikan. Sembari terus melakukan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan dan ketahanan pangan. Upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan menyulut partisipasi publik. Masyarakat adalah salah satu faktor penentu utama keberhasilan pemberantasan korupsi. Karena itu, peningkatan partisipasi publik, berbanding lurus dengan semakin cepatnya bangsa ini melenyapkan korupsi. Serangkaian program dirancang dan dijalankan, tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman publik akan bahaya korupsi, juga mendorong masyarakat untuk bergerak, berkontribusi, dan ambil bagian dalam barisan perlawanan terhadap korupsi. Di sektor penindakan, langkah taktis dilakukan. Pemberian efek jera terus ditingkatkan bagi para pelaku korupsi. Di 2014 ini, kali pertama KPK menuntut terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Selain itu, tuntutan hukuman tambahan juga dilakukan. Ini adalah pesan bahwa KPK tidak main-main dalam menindak koruptor.