Kebijakan hukum terbuka dalam putusan mahkamah konstitusi : konsep dan kajian dalam pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang

Mardian Wibowo (Pengarang)

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Edisi edisi kesatu; cetakan pertama

Penerbit Depok : Rajawali Pers, 2019

Deskripsi Fisik xxvi, 402 halaman ; 23 cm

ISBN 9786232310995

Subjek Keputusan Mahkamah Konstitusi

Bahasa Indonesia

Call Number 353.4 MAR k

Tersedia di:

Perpustakaan Jakarta - Cikini

Dapat dipinjam: 3

Deskripsi

Proses perancangan undang-undang membutuhkan sebuah ruang yang menjamin kebebasan pembentuk undang-undang untuk menuangkan konsep maupun gagasannya. Apalagi jika rancangan dimaksud mengatur hal yang sama sekali baru. Dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengakui adanya ruang bebas bagi pembentuk undang-undang. Ruang demikian disebut sebagai “Kebijakan Hukum Terbuka” yang menempatkan semua rumusan norma undang-undang sebagai bernilai konstitusional selama tidak ada norma payung di dalam UUD 1945 yang dapat difungsikan sebagai parameter uji. Dengan kata lain, kekosongan norma dalam UUD 1945 menjelma sebagai ruang bebas bagi pembentuk undang-undang untuk secara manasuka menyusun materi undang-undang. Namun, dalam sebuah negara hukum, kebebasan tidak boleh benar-benar tanpa batas. Harus selalu ada pembatasan agar tidak kebablasan menjadi kesewenang-wenangan.