JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh
Pinjam buku ini
Hukum acara mahkamah konstitusi

Hukum acara mahkamah konstitusi

Ibnu Sina Chandranegara (Pengarang) ; Tarmizi (Pengarang)

Edisi Cetakan pertama
Penerbit Jakarta : Sinar Grafika, 2021
Deskripsi Fisik x, 380 Halaman : Ilustrasi ; 23 cm.
ISBN 9789790079311
Subjek Hukum acara / Mahkamah konstitusi
Bahasa Indonesia
Call Number 347 IBN h

Tersedia di:

~Perpustakaan Jakarta - Cikini
Dapat Dipinjam: 5
Baca di Tempat: 0
Sedang Dipinjam: 0
00006140194
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
347 IBN h
Koleksi Umum
00006140196
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
347 IBN h
Storage Umum
00006140201
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
347 IBN h
Storage Umum
00006140206
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
347 IBN h
Koleksi Umum
00006140211
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
347 IBN h
Storage Umum
~Perpustakaan Jakarta Selatan - Gandaria Tengah
Dapat Dipinjam: 10
Baca di Tempat: 0
Sedang Dipinjam: 0
00006795908
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795913
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795918
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795923
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795928
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795933
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795938
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795943
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795948
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum
00006795953
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM SELATAN
347 IBN h
Koleksi Umum

Deskripsi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni.

Ulasan

Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama untuk mengulas!