bibliografi halaman 231 ; Terdapat hambatan dalam pengimplementasian hukum acara pidana yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu perubahan paradigma dari aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan dalam pengimplementasian dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hukum acara pidana. Perubahan dapat dilakukan dengan memahami bahwa selain undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan sumber hukum yang sah di Indonesia termasuk didalamnya hukum acara pidana.