Buku ini pada pokoknya membahas mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang bersifat asimetris di Indonesia. Takaran konstitusionalitas tersebut terbentuk dari sinkretisasi dua konsep besar yang menjadi pondasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, yaitu demokrasi konstitusional (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan supremasi hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) serta ditambahkan juga unsur pengakuan dan penghormatan kepada pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa serta kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup dan selaras dengan kepentingan umum sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 18B UUD 1945. Sistematika penulisan dalam buku ini adalah dengan menguraikan terlebih dahulu mengenai kerangka hukum penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Papua, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menentukan adanya syarat hanya dapat diikuti oleh orang asli Papua serta di beberapa daerahnya masih menggunakan sistem ikat atau noken. Potret penerapan pemilukada asimetris tersebut kemudian dikaitkan dengan beberapa teori dan konsep yang mendukung diterapkannya kekhususan dalam penyelenggaraannya, seperti teori tentang negara hukum, konsep masyarakat hukum adat, demokrasi deliberative dan tindakan afirmatif. Hingga sampai pada kesimpulan bahwa secara formal, perlakuan khusus dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Papua merupakan sebuah politik hukum dari pembentuk Undang-Undang sekaligus politik konstitusional Mahkamah Konstitusi yang memenuhi kriteria demokrasi deliberatif dan keadilan distributive, namun masih menyisakan masalah terkait dengan jaminan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk dapat turut serta atau setidaknya mempengaruhi setiap proses pengambilan kebijakan pasca gelaran kontestasi Pemilukada.