Politik hukum hak angket DPR : pasca-putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-XV/2019

Belum ada ulasan untuk buku ini.

Jadilah yang pertama untuk mengulas!

Politik hukum hak angket DPR : pasca-putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-XV/2019

Arshinta Fitri Diyani (Pengarang)

Kekuasaan Legislatif

Detil Buku

Edisi edisi pertama; cetakan pertama

Penerbit Depok : Rajawali Pers, 2021

Deskripsi Fisik xxii, 208 halaman ; 23 cm

ISBN 9786233720809

Subjek Kekuasaan Legislatif

Bahasa Indonesia

Call Number 328.34 ARS p

Deskripsi

bibliografi halaman 189 ; Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR. Hak ini melekat pada fungsi atau jabatan DPR. Oleh karena itu, hak hak angket diletakkan sebagai hak institusi atau hak kelembagaan. Dengan demikian, hak angket adalah perangkat untuk merealisasikan fungsi DPR. Selain hak kelembagaan, hak perseorangan (anggota) juga menjadi alat untuk merealisasikan pelaksanaan fungsi DPR seperti hak mengajukan usul rancanangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat. Fungsi DPR tidak mungkin terlaksana melalui tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu tanpa menggunakan hak kelembagaan. Penggunaan hak kelembagaan utamanya hak angket menjadi petunjuk berfungsinya DPR.