Pada masa orde baru, birokrasi di indonesia mengidap penyakit bureaumania. birokrasi hanya dijadikan alat kepentingan status quo pemerintah dalam rangka melakukan kooptasi terhadap masyarakat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang monolitik. caranya, dengan menjadikan birokrasi, dalam hal ini pegawai negeri dan KORPRI sebagai mesin politik dan wadah penampung pendukung golkar. padahal, birokrasi adalah instrumen negara, pelaksana kebijakan publik dan abdi masyarakat yang seharusnya bekerja professional, netral, non-deskriminatif dan bekerja untuk mencapai kepentingan nasional. tugas penting birokrasi secara umum adalah memberikan pelayanan publik dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, menciptakan keadilan sosial, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.