Pembangunan postur TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara merupakan pembangunan kekuatan dan kemampuan serta penggelaran kekuatan TNI. Upaya ini tidak saja membutuhkan dukungan pembiayaan negara yang cukup besar, akan tetapi juga komitmen negara agar TNI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga keselamatan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem pertahanan negara berkaitan erat dengan masalah-masalah politik, militer, ekonomi, dan sosial budaya melalui perspektif politik, ekonomi dan militer. Sebagai akibat dari rendahnya dukungan anggaran di Indonesia, maka proses pembangunan selama ini belum menghasilkan postur TNI yang dapat berfungsi secara optimal. Hal ini telah membuka peluang bagi kerap terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan terjadinya kegiatan illegal logging dan illegal fishing, serta kejahatan lintas negara (Trans National Crimes) di wilayah NKRI. Potensi timbulnya konflik perbatasan dan meningkatnya potensi ancaman baru (new threats) juga membutuhkan suatu persiapan khusus guna menghadapi resiko ataupun kemungkinan terburuk. Oleh karena itu, dukungan anggaran dan komitmen negara yang memadai mutlak diperlukan untuk membangun postur TNI secara bertahap dan berkelanjutan.