Penindakan atas kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen hokum pidana tidaklah mudah karena lebih bernuansa politik daripada masalah hukum. Di satu sisi, dalam konteks hukum pidana nasional, situasi politik suatu negara sangat memengaruhi penindakan terhadap pelakunya, karena biasanya berkaitan erat dengan otoritarian suatu rezim. Sedangkan, di sisi lain, dalam konteks hukum pidana internasional, terdapat tarik-menarik antara kedaulatan suatu negara yang dihadapkan dengan suatu tuntutan masyarakat internasional dalam penegakan hak asasi manusia. Kompleksitas masalah ini di perumit dengan adanya sikap politik yang selalu mendua dari negara-negara Barat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan secara sistematis di belahan bumi lainnya.