Problematika penerapan delik formil dalam perspektif penegakan hukum pidanan lingkungan di Indonesia : fungsionalisasi azas ultimum remedium sebagai pengganti azas subsidiaritas

MACHMUD, Syahrul

HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Edisi Cet. 1

Penerbit Bandung : Mandar Maju, 2012

Deskripsi Fisik xiv, 506 hlm. ; 21 cm

ISBN 978-979-538-402-1

Subjek HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Bahasa -

Call Number 344.04 MAC p

Tersedia di:

Perpustakaan Jakarta - Cikini

Dapat dipinjam: 4

Deskripsi

hlm. 413 - 429 ; Masalah lingkungan hidup secara formal baru menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan United Nations Conference on Human Environment. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau compliance and enforcement, yang terdiri dari hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.