Majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat diminta agar membatalkan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Letjen Purnawirawan HRD (60). Tim penasehat hukum menyatakan bahwa negara R.I. adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 45. Secara terperinci di jelaskan terdakwa di tangkap tanpa surat penangkapan , di tahan atas dasar hukum yang kontroversial dan pemerikasa atau penyidikan dilakukan tidak memperdulikan hadir atau tidaknya penasehat hukum. Setelah selesai pembacaan eksepsi oleh tim penasehat hukum, majelis hakim menyatakan sidang sidang di undur sampai tanggal 5 september mendatang.