JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh
Pinjam buku ini
Hukum acara peradilan tata usaha negara

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Zairin Harahap

Edisi Cet. 7
Penerbit Jakarta : Rajawali Pers, 2017
Deskripsi Fisik xvi, 230 halaman ; 21 cm.
ISBN 9789797696306 ; 9794216739
Subjek Hukum Tata Negara / Hukum Acara
Bahasa -
Call Number 342 HAR h

Tersedia di:

~Perpustakaan Jakarta - Cikini
Dapat Dipinjam: 5
Baca di Tempat: 0
Sedang Dipinjam: 0
00005569923
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
342 ZAI h
Storage Umum
00005569927
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
342 ZAI h
Koleksi Umum
00005569932
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
342 ZAI h
Koleksi Umum
00005569937
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
342 ZAI h
Koleksi Umum
00005569942
Tersedia
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5
342 ZAI h
Storage Umum
~Perpustakaan Jakarta Timur - Jatinegara
Dapat Dipinjam: 1
Baca di Tempat: 0
Sedang Dipinjam: 0
00005476844
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM TIMUR - Ruang Layanan Khusus Remaja dan Dewasa Lantai 3
347.05 HAR h
Koleksi Umum
~Perpustakaan Jakarta Utara - Koja
Dapat Dipinjam: 2
Baca di Tempat: 0
Sedang Dipinjam: 0
00005490591
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM UTARA - Koleksi Dewasa Lantai 3
347.05 HAR h
Koleksi Umum
00005490592
Tersedia
RUANG KOLEKSI UMUM UTARA - Koleksi Dewasa Lantai 3
347.05 HAR h
Koleksi Umum

Deskripsi

Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh awrga masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga di bidang kepegawaian, tidak sedikit kasus yang mengindikasi adanya tindakan sewenang-wenang atau penyalangunaan weweang yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. Perbuatan atau tindakan sewenang-wenang seperti itu tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, kehadiran peradilan tata usaha negara adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat atas tindakan sewenang-wenang atau penyalanggunakan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.

Ulasan

Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama untuk mengulas!