Dalam era reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah antara lain UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU No 25 tahun 1999 perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. paket kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, banyak orang yang menilai bahwa keluarnya kebijakan otonomi daerah tersebut merupakan titik balik pelaksanaan otonomi daerah ang lebih demokratis dibanding dengan kebijakan sebelumnya. dalam buku ini setidaknya ada empat hal yang dikritisi dengan tajam, pertama Pilkada Langsung yang masih diwarnai oleh berbagai konflik, praktik politik uang, dan pemilihan yang tidak kritis, dua, Kinerja DPRD masih rendah baik dalam membuat perda, menetapkan anggaran, ataupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif, tiga, kewenangan pemerintah yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah tidak berjalan dengan lancar, empat, birokrasi lokal masih amburadul manajemennya