Perkembangan politik lokal sungguh sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sepanjang masa pemerintahan otoriter di bawah rezim Orde Baru dan Orde Reformasi, pemilihan kepala daerah selalu saja dikuasai dan ditentukan oleh sekelompok elit di Jakarta maupun oleh sekelompok elit yang duduk di parlemen daerah. Dan kali ini, di era otonomi daerah, dengan menggunakan instrumen politik UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses suksesi kekuasaan di daerah secara langsung dipilih oreh rakyatnya. Walaupun dalam implementasinya tak jarang masih memunculkan konflik politik, namun yang jelas interaksi politik antara elit politik dengan rakyat telah terjadi. Bahkan rakyat kadang-kadang dapat melakukan tekanan-tekanan dan bersifat kritis atas berbagai calon yang diusulkannya.