Pemberian otonomi kepada daerah melalui desentralisasi dalam sebuah negara kesatuan akan membawa resiko-resiko terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, khususnya mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tidak hanya itu, desentralisasi juga dalam praktiknya memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Namun, praktik desentralisasi justru melahirkan berbagai persoalan di daerah, tidak saja mengenai perngelolaan keuangan, tetapi juga sumberdaya daerah yang lain, yang membutuhkan pengelolaan secara professional dan sistematis. Kegagalan pengelolaan sumber daya daerah, selian disebabkan ketidakmampuan Daerah menyelengarakan sistem pengelolaan yang ideal juga disebabkan karena system tax assignment di Indonesia yang masih didominasi oleh Pemerintahan Pusat.