bibliografi : halaman 283-285 ; Cetakan ke-1, September 2020 ; Secara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di era Reformasi, dalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, telah dilakukan perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) sangat penting, artinya bagi penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti hal tersebut, sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Buku yang ada di tangan pembaca ini, mendukung model dan strategi pembelajaran. Di sini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis, dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global. Diharapkan dengan demikian, mahasiswa—sebagai pemuda harapan masa depan bangsa—dapat mengembangkan negara dan bangsa dengan ide-ide yang berlandaskan ilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.