Buku Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru bertujuan untuk menjelaskan kiprah intelijen negara di Indonesia selepas pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Kendati memiliki peran penting selaku “lini pertama dalam sistem keamanan nasional,” kajian tentang intelijen bisa dibilang masih sedikit jika dibandingkan studi tentang institusi militer atau kepolisian. Buku ini berupaya memperkaya khazanah studi intelijen, demokrasi, dan keamanan nasional di Indonesia, dengan membahas empat aspek strategis, yakni: perkembangan persepsi ancaman keamanan; pengunaan dan penguasaan teknologi informasi guna mendukung aktivitas intelijen; proses rekrutmen serta pendidikan sumber daya manusia; dan mekanisme pengawasan atas intelijen yang dibangun pada era pasca-Orde Baru. Menengok ke masa lampau, kita mengetahui bahwa kekuasaan Orde Baru selama tiga dekade lebih ditopang kukuh oleh lembaga telik sandi yang menjalankan pelbagai rupa operasi spion untuk meredam kekuatan oposisi. Sejarah juga mencatat bahwa intel pada periode tersebut berada di balik sejumlah manuver politik kekuasaan yang lancung, dan intimidasi ataupun kekerasan politik yang mencederai hak asasi manusia. Kala itu, intelijen tidak pelak lagi identik dengan teror serta penebar rasa takut di tengah masyarakat. Seiring gelombang demokratisasi yang menyapu lanskap politik Indonesia pada akhir 1990-an, berbagai kelompok masyarakat mulai menaruh perhatian besar terhadap implementasi reformasi sektor keamanan (security sector reform) di Indonesia. Publik mendorong perbaikan tata kelola intelijen agar selaras dengan prinsip demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas.