Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 : tentang pengelompokkan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban pengguanaan belanja penujang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional

-

Peranan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah

Aryojati Ardipandanto (penulis) ; Prayudi (penulis) ; Ahmad Budiman (penulis) ; Aulia Fitri (penulis) ; Lili Romli (penyunting)

Undang-undang no. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

-

Pemilihan umum : Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah

Tim Redaksi Tatanusa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/dudanya dan Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

-

Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Yonatan Wiyoso (Pengarang)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Novindo Pustaka Mandiri

Undang-undang nomor 8 tahun 2012 : Tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 Tentang : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

GreenLight

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik & nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

SEKRETARIAT NEGARA RI

JAKARTA

Lembaran daerah khusus Ibukota Jakarta : peraturan daerah daerah khusus Ibukota Jakarta nomor 10 tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah/daerak khusus Ibukota Jakarta dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah daerak khusus Ibukota Jakarta

INDONESIA. Pemda DKI

DPRD DKI Jakarta : dari masa ke masa jilid 2

JAKARTA SEKRETARIAT DPRD DKI

JAKARTA : Pemerintah Daerah DKI

DPRD : pertumbuhan, masalah dan masa depannya

MARBUN, B.N; KERANS, John G (editor);

DPRD

MARBUN, BN

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai badan legislatif daerah dari masa ke masa

SYAFRUDIN, Atang

Daerah : Pertumbuhan masalah dan masa depannya. Oleh MARBUN, B.N;

MARBUN, B.N;

Mimbar Legislatif : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Edisi Mei 2015

-

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional : Dilengkapi pp no. 21/07, pp no. 37/06, pp no. 37/05 pp no. 24/04 ttg kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat

-

Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahj

-

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Tim Redaksi Novindo Pustaka Mandiri

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah : dilengkapi Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

-

Undang-Undang RI Nomor 27 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR DPR, DPD & DPRD Tahun 2009

-