Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

AHMAD, Amrrullah

Materi Pokok Pengantar ilmu Hukum Dan tata Hukum Indonesia

SUTAMI, Siti

Dimensi Hukum Surat Berharga

USMAN, Rachmadi

Terminologi Hukum Inggris-Indonesia

RANUHANDOKO, I.P.M ; Sudharyo Soimin

Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia

DARMODIHARJO, Darji

Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan dan gabung delik) dan hukum penitensier

FARID, A.Z. Abidin

Konfigurasim Pemikiran Hukum Islam

MUALLIM, Amir

-bab tentang hukum adat. Oleh Soepomo, R;

Soepomo, R;

Azas-Aazas Hukum Pidana

MOELJANTO

Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat

HARTONO, Sunarjati

Ilmu Hukum

RAHARDJO, Sacipto

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1891 tahun 1993 Tentang Prosedur Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan di Daerah Ibukota Jakarta

JAKARTA,Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

bahasan hukum : Penjelasan istilah-istilah hukum Belanda-Indonesia. Oleh MULANO, Martias Gelar Imam Radjo;

MULANO, Martias Gelar Imam Radjo;

Penelitian Hukum Normatif

SOEKANTO, Soerjono

Bobot kurang janji masih terutang

SUSANTI,Bivitri

lektika hukum dan moral. Oleh SETIARDJA, A. Gunawan;

SETIARDJA, A. Gunawan;

Penegakan Hukum Lingkungan

HAMZAH, Andi

Azas-Azas Hukum Pidana

HAMZAH, Andi

ABSTRAK peraturan pemerintah dan peraturan daerah DKI Jakarta

Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, editor ; Dadan Muttaqien ; Sidik Tono

Latihan ujian : pengantar hukum indonesia

KANSI, CST

Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat II

SAMSUDIN, Achmad

Antropologi Hukum

SOEKANTO, Soerjono

Asas-asas hukum pidana

Moeljanto

Dengan Hukum Megejar Kesejahteraan Rakyat M. Hutauruk

HUTAURUK, M

Berbagai masalah Hukum udara dan angkasa

KANTAATMAJA, Mieke Komar

Peranan kepentingan umum dalam realisasi hukum

YUSDANI

Kontrovetrsi Pembentukan Hukum Islam

MINHAJI, Akhmad

Hukum Pajak

ILYAS, Wirawan

401 Pertanyaan Dan Jawaban Tentang Hukum Agraria

PERANGIN, Effendi

Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau

THALIB, Sajuti

ang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum negara tertinggi. Oleh JUENIARTO;

JUENIARTO;