Kajian Dan Evaluasi Pemantauan pelaksaan UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

-

Tinjauan Atas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemegang Kas Oleh Bawaskodya Jakarta Timur

Emilia Pertiwi (Pengarang)

Analisa Variabel yang Mempengaruhi Struktur BUMD bidang Usaha Properti di Lingkungan Pemda DKI Jakarta

Riswan Sentosa (Pengarang)

Evaluasi Pemisahan dana dalam pengelolaan keuangan pada PT Asuransi X

Fanny Istiariny Hakim (Pengarang)

Indonesia, kiblat baru jasa keuangan syariah

-

Analisis kesenjangan kinerja layanan sistem informasi keuangan daerah yang menggunakan komputer dengan yang manual di kantor kas daerah kecamatan dki jakarta

Suraji (Pengarang)

Analisis kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon tahun 2004-2005

Sadri Purnami (Pengarang)

Dampak kebijakan penetapan tarif angkutan umum bus besar terhadap kondisi keuangan perusahaan ( studi kasus perusahaan angkutan umum bus besar reguler perum PPD dan PT. Mayasari Bhakti di propinsi DKI Jakarta)

Eric Haediwan (Pengarang)

Analisis Kemampuan Keuangan Kotamadya Jakarta Selatan dalam Pembangunan

Bilmayulita (Pengarang)

Kemampuan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta di dalam melakukan pinjaman

Tita Lindawati (Pengarang)

Wawancara ekslusif Darmin Nasution waktunya bekerja

-

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (sko) Pada Biro Keuangan (Studi Kasus terhadap persepsi Pemegasng Kas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

Fenry Sinurat (Pengarang)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 : tentang pengelompokkan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban pengguanaan belanja penujang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional

-

Modul ujian profesi akuntan publik. : Akuntasi biaya/manajemen, manajemen keuangan dan sistem indormasi (UDAP DASAR-AMSI)

Dwi Hartanti (Pengarang) ; Evony S. Violita (Pengarang) ; Nureni Wijayati (penyunting)

Statistik ekonomi keuangan daeran provinsi DKI Jakarta Vol.20 No.04

-

Statistik ekonomi keuangan daeran provinsi DKI Jakarta Vol. 20 No. 05

-

Laporan Perekonomian DKI Jakarta

; Maria Cahyaningtyas (Pengarang)

-

Peraturan Kepala Arsip nasional RI Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

-

Akuntanbiltas Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tinjauan Dimensi Permasalahan Berdampak Kerugian Keuangan Daerah

Helmizar, M.E. (Pengarang)

-

Standar Akuntansi Keuangan Buku 2

-

Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat, Vol.13 No.9 september 2013 : regional economic financial statistics province west nusa tenggara

-

Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerjasama Internasional : Upaya Asia Menjaga Momentum Pertumbuhan

-

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan : Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Tim pusat pemantauan pelaksanaan UUD (Pengarang)

Akuntabilitas pengelolaan program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM di masa pandemi covid-19

Helmizar (Pengarang) ; Sukmalalana (Pengarang) ; Eko Adityo Ananto (Pengarang) ; Faqih Nur Huda (Pengarang) ; Teuku Surya Darma (Pengarang) ; Widi Septuaji (Pengarang)

Buku materi pokok analisa laporan keuangan : Edisi 2

Sumilir (Pengarang)

Keputusan menteri keuangan dan dirjen pajak tentang petunjuk pemotongan pajak penghasilan 2003

Ariyanti (Pengarang)

Kajian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019

Sukmalalana, S.S., S.E., M.A.P (Pengarang)

Jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian : Peraturan kepala arsip nasional republik Indonesia nomor 12 tahun 2009

-

Booklet Perbankan Indonesia 2019

Retno Setiasih (Pengarang) ; Puja Kristian Adiatma (Pengarang) ; Wahyu Abdi (Pengarang) ; Nika Maryani (Pengarang) ; Muslim Tendri Sujatmika (Pengarang) ; Roesdaniel Ibrahim (Pengarang) ; Surya Prasandi (Pengarang) ; Fauzi Irawan (Pengarang) ; Ayu Yeriesca (Pengarang)

Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah

-