Sejarah 34 provinsi Indonesia meliputi : sejarah geografi, kependudukan, pendidikan, pemerintahan, perekonomian, seni dan budaya pariwisata makanan khas

BAHIJ, Al Azmi ; TIM EDITOR DUNIA CERDAS

Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi

JAHJA, Juni Sjafrien ; SIMATUR, Zulfa

Peran Lembaga Litbang, Industri, dan Pemerintah dalam Rantai Pasokan Industri Bioetanol

Saut H. Siahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UNDANG-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peluang menggiurkan investasi obligasi : pemerintah dan korporasi

WIJAYANTO, Setyo

Dinamika demokrasi, politik, dan pemerintahan daerah : sentilan cerdas, dari hulu sampai akhir

LABOLO, Muhadam

Seri Perpajakan Indonesia - 9 SPT Elektronik, Pph Pekerja Ditanggung Pemerintah dan Bebas Fiskal

CASAVERA

Sistem akuntansi pemerintahan basis akrual dengan entri berpasangan : dilampiri dengan lampiran i pp 71 tahun 2010

TRIHARTA, A.B.

Manajemen pemerintah daerah

ADISASMITA, Rahardjo

Dimensi kerugian negara dalam hubungan kontraktual : suatu tinjauan terhadap risiko kontrak dalam proyek pengadaan barang

WITANTO, Y ; TEAM MANDAR MAJU

Perang-perangan melawan korupsi : upaya pemberantasan korupsi di masa Pemerintahaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

SOESATYO, Bambang ; HERMAWAN, Hardy R

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 : perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

ANTARA ; Kantor Berita Indonesia

Memperkuat Pemerintahan mencegah Negara gagal : sebuah ikhtiar mewujudkan good governance dari negara kesejahteraan

LABOLO, Muhadam ; TIM GRAFINDO KHAZANA ILMU

Good governance "kepemerintahan yang baik" dan good corporate governance "tata kelola perusahaan yang baik" bagian ketiga

SEDARMAYANTI ; TEAM MANDAR MAJU

Good governance "kepemerintahan yang baik" bagian pertama : dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisiensi melalui restrukturisasi dan pemberdayaan

SEDARMAYANTI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah : undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

WIJAYA, Desy ; KANG MOEN

RURAY, Syaiful Bahri

Cara benar, mudah, & jitu menang tender pengadaan barang/jasa pemerintah : (Perpres No. 54 tahun 2010)

KUNCORO, Agus ; ANDERSON, Sony ; MAULANA, Aries

Dampak otonomi daerah di Indonesia : Merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia

SIMANJUNTAK, Bungaran Antonisu ; KAPUTRA, Iswan [et.al]

Negara dan buruh migran perempuan : menelaah perlindungan masa pemerintahan Susili Bambang Yudhoyono 2004-2010

AZMY, Ana Sabhana

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 0 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

INDONESI DEPARTEMAN

Bacaan wajib para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah

Samsul RAMLI,

Candu tempo doeloe : pemerintah, pengedar dan pecandu 1860-1910

RUSH, James R

Negara dan buruh migran perempuan : Menelaah kebijakan perlindungan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010

Azmy, Ana Sabhana

kesultanan Banjarmasin pada abad ke 19 : Ekspansi pemerintah hindia - belanda di kalimantan

Ita Syamtasiyah Ahyat

PERATURAN Presiden Republik Indonesia

Aman dari risiko dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah : mengacu pada Perpres No.54 tahun 2010 dan perpres No.35 tahun 2011

SUSWINARNO, AK ; SIMATUR, Zulfa

Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah

HALIM, Abdul ; KUSUFI, Muhammad Syam

Laporan penelitian respons pegawai terhadap pengembangan etika birokrasi di lingkungan pemerintah propinsi DKI Jakarta

JAKARTA. Badan Pembinaan Rohani Pegawai Propinsi DKI Jakarta

Himpunan lembaran daerah khusus Ibukota Jakarta tahun 1978

JAKARTA BIRO HUKUM PEMDA DKI JAKARTA

DIREKTORI pemerintahan RI 2001-2002

Informasi : peraturan perundang-undangan pemerintah daerah khusus ibukota jakarta

INFORMASI