Good governance "kepemerintahan yang baik" bagian pertama : dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisiensi melalui restrukturisasi dan pemberdayaan

SEDARMAYANTI

Dampak otonomi daerah di Indonesia : Merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia

SIMANJUNTAK, Bungaran Antonisu ; KAPUTRA, Iswan [et.al]

Negara dan buruh migran perempuan : menelaah perlindungan masa pemerintahan Susili Bambang Yudhoyono 2004-2010

AZMY, Ana Sabhana

Negara dan buruh migran perempuan : Menelaah kebijakan perlindungan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010

Azmy, Ana Sabhana

DIREKTORI pemerintahan RI 2001-2002

Pemerintahan daerah di berbagai negara sebuah pengantar : tinjauan khusus pemerintahan daerah di Indonesia: perkembangan, kondisi, dan tantangan

SARUNDAJANG

Himpunan peraturan bidang pembangunan jilid A

JAKARTA. Biro Bina Tata Pemerintahan

Himpunan peraturan pemerintahan daerah tahun 2001 : januari' 2001 s/d juni' 2001

INDONESIA

Himpunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan dilengkapi peraturan kecamatan dan kota administratip

INDONESIA

Himpunan peraturan pungutan pemerintah kelurahan di DKI Jakarta

HIMPUNAN peraturan

Kumpulan peraturan keuangan daerah : UU 33/2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

INDONESIA. DEPARTEMEN KEUANGAN

INFORMASI pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Propinsi DKI Jakarta

INFORMASI pemerintahan

Kedudukan dan fungsi kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya di dalam undang-undang pokok pemerintahan di daerah

PRAKOSO, Djoko

Kamus pemerintahan

MOEKIJAT

Peraturan pemerintahan nomor 14 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan peningkatan penetapan upah minimum 1993

INDONESIA

HIMPUNAN peraturan pemerintahan daerah 1996

HIMPUNAN peraturan

Himpunan peraturan pemerintahan daerah 1993

INDONESIA

Himpunan peraturan daerah bidang pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

JAKARTA. Proyek Inventarisasi Hukum Pemerintah DKI

Peraturan pelaksanaan undang-undang no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR

INDONESIA

HIMPUNAN peraturan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kota dan kecamatan jilid 2

HIMPUNAN peraturan

Himpunan perundang-undangan mengenai perizinan

INDONESIA. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri

Koordinasi sistem pemerintahan daerah

INDONESIA. Bina Dharma Pemuda

Himpunan peraturan-peraturan tentang penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah khusus Ibukota Jakarta

JAKARTA. Biro Organisasi Dan Tata Laksana

Himpunan peraturan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pada pemerintah kelurahan di DKI Jakarta

INDONESIA. Biro Bina Pemerintahan Kelurahan DKI Jakarta

Himpunan peraturan bidang pemerintahan (buku I)

JAKARTA. Biro Bina Tata Pemerintahan

Beberapa uraian tentang : pemerintahan di daerah, pembiayaan pembangunan di daerah, dan kebijaksanaan umum perencanaan perkotaan dalam rangka kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah

INDONESIA. Direktur Jendral Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri

KEPUTUSAN Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor : 903-304 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belaja daerah

KEPUTUSAN Menteri

Pembinaan pemerintahAN di Kecamatan dalam rangka manunjang kebijaksanaan di bidang keagrariaan : buku III

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia jilid I

SOEJITO, Irawan

Sedjarah pemerintahan kota Djakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

UNDANG-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

UNDANG-Undang

INDONESIA