Hukum pajak material : objek, subjek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara perhitungan pajak

SIAHAAN, Marihot Pahala

Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Penerapan undang-undang pornografi pada kasus Ariel Peterpan

MACHMUD, Syahrul

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Profesi akuntan publik di Indonesia : suatu pembahasan kritis terhadap undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik

PURBA, Marisi P.

Mengapa orang suka lampu merah ? : Why do people like the traffic light?

JATMIKO, Agung ; ENDAH

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Menurut sistem Engelbrech : penjelasan peraturan perundang-undangan republik indonesia

HIMPUNAN peraturan perundang-undangan Republik Indonesia: ; ALRASID, Harun

"Co-operative principles dan co-operative law" membangun uu koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi

MUNKER, Hans-H ; HIDAYAT, Bern ; HENRIQUES, A

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 : perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

ANTARA ; Kantor Berita Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah / Agus Hariyanto ; tata isi : Lestari

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

HARTUTI, Evi Rine

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

HARTUTI, Evi Rine

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah : undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

WIJAYA, Desy ; KANG MOEN

RURAY, Syaiful Bahri

Kumpulan peraturan merger akuisisi berdasarkan hukum persaingan usaha

INDONESIA

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 tentang partai politik

ASEP S

Berita Negara Republik Indonesia buku IV tahun 2011 No. 316-376

INDONESIA (UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN)

Hukum laut Indonesia

SUBAGYO, P. Joko

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 0 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

INDONESI DEPARTEMAN

Bacaan wajib para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah

Samsul RAMLI,

Negara dan buruh migran perempuan : Menelaah kebijakan perlindungan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010

Azmy, Ana Sabhana

PERATURAN Presiden Republik Indonesia

Himpunan Lembaran Derah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2011

JAKARTA. Biro Hukum

Himpunan Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 : buku IV

JAKARTA. Biro Hukum

Perturan daerah provinsi DKI Jakarta No.1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Jakarta 2030

JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 Tentang : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

GreenLight

Aman dari risiko dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah : mengacu pada Perpres No.54 tahun 2010 dan perpres No.35 tahun 2011

SUSWINARNO, AK ; SIMATUR, Zulfa

Regulasi terbaru di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang dan pendanaan terorisme

PPATK

It's a Rule! = : Itu Peraturannya!

BALL, Jacqueline A ; RAMAYANTI ; DISNEY PRINCESS

Pajak pertambahan nilai barang mewah pedagang besar dan eceran 1993

INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik & nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

SEKRETARIAT NEGARA RI