JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh

Menampilkan hasil untuk "RATU"

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional :  Dilengkapi pp no. 21/07, pp no. 37/06, pp no. 37/05 pp no. 24/04 ttg kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat
Hukum Keuangan Negara

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional : Dilengkapi pp no. 21/07, pp no. 37/06, pp no. 37/05 pp no. 24/04 ttg kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat

-

Peraturan presiden republik indonesia nomor 72 & 74 tahun 2008 tetang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2009 & dana alokasi umum daerah provinsi kabupaten, dan kota tahun 2009 :  Dilengkapi UURI no.41 th.2008 ttg APBN th anggaran 2009, PPRI no. 55 th 2005 ttg dana perimbangan
Hukum Keuangan Negara

Peraturan presiden republik indonesia nomor 72 & 74 tahun 2008 tetang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2009 & dana alokasi umum daerah provinsi kabupaten, dan kota tahun 2009 : Dilengkapi UURI no.41 th.2008 ttg APBN th anggaran 2009, PPRI no. 55 th 2005 ttg dana perimbangan

-

PROSES KEPAILITAN :  menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan  atas undang-undang tentang kepailitan

PROSES KEPAILITAN : menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan

-

Komplikasi peraturan di bidang BPHTB :  Panduan dalam penyusunan aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang BPHTB

Komplikasi peraturan di bidang BPHTB : Panduan dalam penyusunan aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang BPHTB

Marihot Pahala Siahaan

Undang-undang pembentuka peraturan perundang-undangan UU No. 12 th. 2011
Undang/undang

Undang-undang pembentuka peraturan perundang-undangan UU No. 12 th. 2011

-

Undang/undang

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas peraturan nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil
Peraturan Perundang/undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas peraturan nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil

-

himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia :  Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
lingkungan hidup / undang/undang dan peraturan

himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia : Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

-