Fitur Lainnya
Reservasi Event
Daftar Koleksi
Katalog Sastra
E-Resources
Event
Cari Perpustakaan
Usul Buku
Agenda Literasi
Jadwal Pusling
JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh

Menampilkan hasil untuk "Pemerintah"

Administrasi Agama Ekonomi Ensiklopedia Fiksi Humor Inspirasi Sejarah
Jejak Tinju Kiai
Islam / Indonesia / Perkembangan Indonesia / Keadaan sosial Indonesia / Politik dan pemerintahan

Jejak Tinju Kiai

-
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

-
Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 5
INDONESIA / PEMERINTAHAN / ENSIKLOPEDIA

Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 5

Widayat Priambodo
Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 3
INDONESIA / PEMERINTAHAN / ENSIKLOPEDIA

Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 3

Aswita Ratih Fitriani
Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 2
INDONESIA / PEMERINTAHAN / ENSIKLOPEDIA

Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 2

Aswita Ratih Fitriani
Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 1
INDONESIA / PEMERINTAHAN / ENSIKLOPEDIA

Ensiklopedia pemerintah & kewarganegaraan jilid 1

; Aswita Ratih Fitriani
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tentang Standar nasional Pendidikan
PERUNDANG/UNDANGAN

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tentang Standar nasional Pendidikan

-
Demokrasi Kita, dan pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat
Pemerintahan Demokrasi

Demokrasi Kita, dan pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat

Kholid O. Santosa (Pengarang) ; Indra Jumeidi (Pengarang)
HImpunan Keputusan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta : Tentang Prosedur Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Aturan

HImpunan Keputusan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta : Tentang Prosedur Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta

-
Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai
PERUNDANG/UNDANGAN / BEA METERAI

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai

-
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Pemerintahan

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

-
Bung Karno di antara saksi dan peristiwa
Politik dan pemerintahan

Bung Karno di antara saksi dan peristiwa

-
Gus Dur menjawab perubahan zaman
Politik dan pemerintahan,

Gus Dur menjawab perubahan zaman

Frans M. Parera
Pergeseran kekuasaan pemerintah daerah, menurut Konstitusi Indonesia
Lembaga legislatif

Pergeseran kekuasaan pemerintah daerah, menurut Konstitusi Indonesia

Sayuti Una
Administrasi dan manajemen sumber daya manusia pemerintahan negara Indonesia

Administrasi dan manajemen sumber daya manusia pemerintahan negara Indonesia

-
Desentralisasi asimetris dalam NKRI : Kajian terhadap daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus
PEMERINTAHAN DAERAH / SENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN

Desentralisasi asimetris dalam NKRI : Kajian terhadap daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus

-
Hukum pemerintah daerah : Mengawasi pemilihan umum kepala daerah
Pemilihan umum

Hukum pemerintah daerah : Mengawasi pemilihan umum kepala daerah

Samsul Wahidin (Pengarang)
Committee 300
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Committee 300

; Meda Satrio ; Daniel Bukit
Standar akuntansi pemerintah : peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 2005
Akuntansi

Standar akuntansi pemerintah : peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 2005

-
Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Yayasan, Jaminan Fidusia, Jabatan Notaris, Advokat Dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2009
Perundang/undangan / Yayasan / Jaminan Fidusia / Notaris / Pengacara

Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Yayasan, Jaminan Fidusia, Jabatan Notaris, Advokat Dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2009

-
Panduan praktis membuat surat bisnis, proposal, dan ikut serta dalam lelang/tender (Lembaga pemerintah/swasta)

Panduan praktis membuat surat bisnis, proposal, dan ikut serta dalam lelang/tender (Lembaga pemerintah/swasta)

-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota
PERUNDANG/UNDANGAN / TATA NASKAH DINAS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota

-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/dudanya dan Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
PERUNDANG/UNDANGAN / DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/dudanya dan Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

-
Seeking lasting peace in Aceh
Politik dan pemerintahan

Seeking lasting peace in Aceh

Dini Sari Djalal (Pengarang)
Jalan demokrasi kita : Etika politik, rasionalisme, dan kesalehan publik
Pemerintahan demokrasi

Jalan demokrasi kita : Etika politik, rasionalisme, dan kesalehan publik

Masdar Hilmy (Pengarang) ; Dino Sanggrha Irnanda (Pengarang) ; Kamilia Sukmawati (Pengarang)
Pendidikan kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat madani
Pemerintahan demokrasi

Pendidikan kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat madani

A. Ubaedillah (Pengarang) ; Abdul Rozak (Pengarang) ; Ade Syukron Hanas (Pengarang) ; Agus Darmadji (Pengarang) ; Ali Irfan (Pengarang) ; Budiman (Pengarang) ; Farida Hamid (Pengarang) ; Rusli Nur Ali Aziz (Pengarang) ; TIen Rohmatien (Pengarang) ; A. Ubaedillah (Pengarang) ; Abdul Rozak (Pengarang)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomer 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomer 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

-
Demokrasi & tatanan global : dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan
Pemerintahan demokrasi

Demokrasi & tatanan global : dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan

David Held (Pengarang) ; Damanhuri (Pengarang) ; Kamdani (Pengarang)
Demokrasi & politik desentralisasi
Pemerintahan demokrasi

Demokrasi & politik desentralisasi

Dede Mariana (Pengarang) ; Caroline Paskarina (Pengarang)
Konflik Presiden-DPR : dan dilema transisi demokrasi di Indonesia
Pemerintahan demokrasi

Konflik Presiden-DPR : dan dilema transisi demokrasi di Indonesia

Syamsudin Haris (Pengarang)
Himpunan Peraturan Keppres, Perpres, Inpres : Perpres No. 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010
Undang/undang

Himpunan Peraturan Keppres, Perpres, Inpres : Perpres No. 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010

-