Fitur Lainnya
Reservasi Event
Daftar Koleksi
Katalog Sastra
E-Resources
Event
Cari Perpustakaan
Usul Buku
Agenda Literasi
Jadwal Pusling
JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh

Menampilkan hasil untuk "HUKUM KEUANGAN NEGARA"

Administrasi Agama Ekonomi Ensiklopedia Fiksi Humor Inspirasi Sejarah
Penguasaan dan pengelolaan tanah pemerintah : konsep dan dialektika dalam sistem hukum Indonesia
Hukum pertanahan / Tanah pemerintah / Hukum keuangan negara

Penguasaan dan pengelolaan tanah pemerintah : konsep dan dialektika dalam sistem hukum Indonesia

Hengki Andora (Pengarang) ; Nuraini (Penyunting)
Hukum keuangan negara di Indonesia : dalam teori dan praktik
Indonesia

Hukum keuangan negara di Indonesia : dalam teori dan praktik

Hadiyanto (Pengarang)
Pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi, perdata/bisnis dan pidana/korupsi
Hukum Keuangan Negara / Hukum Perdata Bisnis / Hukum Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi, perdata/bisnis dan pidana/korupsi

Irsan Arief, M. (Pengarang) ; Titis Adinda (Penyunting)
Hukum Keuangan Negara
keuangan negara / hukum

Hukum Keuangan Negara

-
Hukum Anggaran Negara : Materi Kuliah pada Perguruan Tinggi
ANGGARAN ADMINISTRASI NEGARA / HUKUM KEUANGAN NEGARA

Hukum Anggaran Negara : Materi Kuliah pada Perguruan Tinggi

Nomensen Sinamo
Politik Hukum dalam pengeloaan keuangan daerah
HUKUM KEUANGAN NEGARA

Politik Hukum dalam pengeloaan keuangan daerah

KARIANGA, Hendra
Hukum keuangan negara
KEUANGAN NEGARA

Hukum keuangan negara

TJANDRA, Riawan W.
um keuangan Negara R.I. Oleh SUBAGIO, M;
HUKUM KEUANGAN NEGARA;

um keuangan Negara R.I. Oleh SUBAGIO, M;

SUBAGIO, M;
Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional : Dilengkapi pp no. 21/07, pp no. 37/06, pp no. 37/05 pp no. 24/04 ttg kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat
Hukum Keuangan Negara

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional : Dilengkapi pp no. 21/07, pp no. 37/06, pp no. 37/05 pp no. 24/04 ttg kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat

-
Peraturan presiden republik indonesia nomor 72 & 74 tahun 2008 tetang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2009 & dana alokasi umum daerah provinsi kabupaten, dan kota tahun 2009 : Dilengkapi UURI no.41 th.2008 ttg APBN th anggaran 2009, PPRI no. 55 th 2005 ttg dana perimbangan
Hukum Keuangan Negara

Peraturan presiden republik indonesia nomor 72 & 74 tahun 2008 tetang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2009 & dana alokasi umum daerah provinsi kabupaten, dan kota tahun 2009 : Dilengkapi UURI no.41 th.2008 ttg APBN th anggaran 2009, PPRI no. 55 th 2005 ttg dana perimbangan

-
Hukum Keuangan Negara

Hukum Keuangan Negara

-
Kebijakan Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara : Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

Kebijakan Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara : Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

-