JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh

Menampilkan hasil untuk "Negara"

Tingkat kepatuhan dan implementasi terhadap hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung oleh hakim di pengadilan
Administrasi Negara Bidang Hukum dan Keadilan di Indonesia/ Mahkamah Agung

Tingkat kepatuhan dan implementasi terhadap hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung oleh hakim di pengadilan

Sri Gilang (Pengarang) ; Zulfia Hanum A. S. (Pengarang)

Prinsip dasar good governance dan tanggung jawab DPRD
Administrasi negara / Legislatif

Prinsip dasar good governance dan tanggung jawab DPRD

Sunaryo Kartadinata (Pengarang) ; Asep Warian Yusuf (Pengarang)

Sejarah pergerakan nasional :  melacak akar historis perjuangan bangsa Indonesia dan kiprah kaum santri dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Indonesia

Sejarah pergerakan nasional : melacak akar historis perjuangan bangsa Indonesia dan kiprah kaum santri dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wahyu Iryana (Pengarang)

Integritas sektor publik Indonesia tahun 2009 :  fakta korupsi dalam layanan publik
Administrasi negara / Korupsi

Integritas sektor publik Indonesia tahun 2009 : fakta korupsi dalam layanan publik

-

Memahami untuk melayani :  melaksanakan e-announcement dan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah
Administrasi negara / Pengadaan barang dan jasa

Memahami untuk melayani : melaksanakan e-announcement dan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah

Mochammad Jasin (Pengarang) ; Aida Ratna Zulaiha (Pengarang) ; Eric Juliana Rachman (Pengarang) ; Dian Patria (Pengarang)

Integritas sektor publik Indonesia tahun 2012 :  fakta korupsi dalam layanan publik
Administrasi negara / Korupsi

Integritas sektor publik Indonesia tahun 2012 : fakta korupsi dalam layanan publik

-

Studi :  optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan pembebanan kewajiban pajak pada perkara tindak pidana korupsi
Tindak pidana korupsi

Studi : optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan pembebanan kewajiban pajak pada perkara tindak pidana korupsi

Novariza (Pengarang) ; Iman Santoso (Pengarang) ; Anugerah Rizki Akbari (Pengarang) ; Sri Bayuningsih Praptadina (Pengarang) ; Amarillys Enika Noora Ariesiyani (Pengarang) ; Putri Rahayu Wijayanti (Pengarang) ; Sutarno Bintoro (Pengarang) ; Muhammad Kharisma Gumilang (Pengarang) ; Johnson Ridwan Ginting (Pengarang)

Pedoman umum governansi sektor publik Indonesia (PUGSPI) :  Komite Nasional Kebijakan Governansi
Administrasi negara

Pedoman umum governansi sektor publik Indonesia (PUGSPI) : Komite Nasional Kebijakan Governansi

-