Undang-undang Otonomi Daerah

Tim Redaksi BIP (Pengarang)

Madrasah Dan Profesionalisme Guru : Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah

Dede Rosyada ; Murodi

Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat : Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia

Sarip Hidayat

Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah : membangun Indonesia berkeadilan sosial-ekonomi

Bungaran Antonius Simanjuntak

Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah

SOERADI

Pengembangan kurikulum di era otonomi daerah : dari kurikulum 2004, 2006, ke kurikulum 2013

WIDYASTONO, Herry ; SURYANI ; WINATAPUTRA, Udin S. ; HASAN, Said Hamid Hasan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia : arsitektur histori, peran dan fungsi DPD RI terhadap daerah di era otonomi daerah

YUSUF, M

Good governance "kepemerintahan yang baik" bagian pertama : dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisiensi melalui restrukturisasi dan pemberdayaan

SEDARMAYANTI

Otonomi daerah, etnonasionalisme dan masa depan Indonesia

Dampak otonomi daerah di Indonesia : Merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia

SIMANJUNTAK, Bungaran Antonisu ; KAPUTRA, Iswan [et.al]

INDONESIA

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84 tahun 2000 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah

NURSYAHID

Kumpulan peraturan penunjang pelaksanaan otonomi daerah 2000-2001

INDONESIA

Himpunan perundang-undangan mengenai perizinan

INDONESIA. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah 2006

TIM REDAKSI FOKUSMEDIA

Beberapa uraian tentang : pemerintahan di daerah, pembiayaan pembangunan di daerah, dan kebijaksanaan umum perencanaan perkotaan dalam rangka kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah

INDONESIA. Direktur Jendral Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri

KEPUTUSAN Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor : 903-304 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belaja daerah

KEPUTUSAN Menteri

Program P2TPD Vol 6 : Proses Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 3 : Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 4 : Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 7 : Perencanaan dan Pelaksanaan Sub-Proyek

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 9 : Administrasi, Pengadaan dan Pengelolaan Keuangan Proyek

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 8 : Pengamanan Lingkungan dan Sosial

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 10 : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 0 : Pedoman Umum Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah

Indonesia.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 1 : Persiapan dan Fasilitasi Fasilitator Kabupaten

INDONESIA.Direktorat Jenderal OTDA

Program P2TPD Vol 2 : Pelembagaan Transparasi dan Partisipasi

INDONESIA.Departemen Dalam Negeri

Undang - undang otonomi daerah

Otonomi daerah : filosofi, sejarah perkembangan dan problematika

HUDA, Ni'matul ; KAMDANI

Mengembalikan kejayaan Melayu di Indragiri : langkah mempercepat kesejahteraan rakyat dalam bingkai otonomi daerah

SUWARDI M. S. ; ISJONI ; ZULKARNAIN

Problem desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah : peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah

HALIM, Abdul; MUJIB, Ibnu

Pemekaran daerah : politik lokal dan beberapa isu terseleksi

RATNAWATI, Tri